Tak Setuju Hapus Ujian Tulis, tapi Harus Laksanakan

Prof. Dr. Rochmat Wahab, Sekretaris Panitia Pusat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri

RENCANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan menghapus ujian tertulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2013, mengagetkan publik. Sosok yang paling disorot terkait kebijakan ini adalah Sekretaris panitia pusat SNMPTN Prof. Dr. Rochmat Wahab.
——–

Ditemui usai rapat membahas kelanjutan nasib SNMPTN, Rochmat Wahab terlihat santai. Meski terlihat lelah, wajahnya masih bisa tersenyum dan menjawab dengan bahasa lugas ketika diwawancara soal rencana Kemendikbud yang cukup mengangetkan tersebut.

Pria berkacamata tersebut memang salah satu pelaksana kebijakan kemendikbud tentang penghapusan ujian tulis tersebut. Jika kebijakan menghapuskan ujian tertulis SNMPTN jadi diterapkan, maka pintu masuk PTN hanya lewat jalur undangan dan jalur mandiri. Polemik sudah tentu fokus ke masalah jalur undangan. Banyak persoalan di sini. Jalur undangan mengandalkan nilai sekolah untuk menyusun peringkat siswa. Sementara, sudah menjadi rahasia umum, bobot nilai di satu sekolah, pastilah berbeda dengan sokolah lain. Ada yang suka obral nilai, ada sekolah yang pelit.

Belum lagi soal manipulasi. Saat ini saja, ada 10 SMA yang masih di-black list oleh Panitia SNMPTN, lantaran mereka terbukti memanipulasi nilai siswa yang dicantumkan di formulir pendaftaran jalur undangan tahun lalu.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap rencana penghapusan jalur ujian tertulis SNMPTN? ”Begini ya, saya lihat ada fenomena aneh di masyarakat. Kalau Ujian Sekolah saja, mereka fine-fine saja. Tapi kalau Ujian Nasional, mereka, para orang tua siswa, pada kebakaran jenggot karena takut tingkat kelulusan Ujian Nasional tak bisa memberikan kepuasan kepada mereka,” tuturnya.

Menurut guru besar Bidang Pendidikan Anak Berbakat pada  Fakultas Ilmu Pendidikan ini, ada sebuah kondisi psikologi massa yang menghendaki adanya pendidikan bermutu, yang dengan bekal kelulusan dari pendidikan yang bermutu itu, nantinya bisa berkompetisi. Tapi begitu ujian diperketat, mulai dari pembuatan soal, distribusi, dan pengawasan, hingga koreksi jawabannya semua diketati, masyarakat merasa tak nyaman.

Itulah sebabnya, ada anggapan bahwa saat ini masyarakat masih tidak serius menginginkan pendidikan bermutu. “Iya. Yang terjadi masyarakat senang-senang juga ketika Ujian Sekolah (bukan Ujian Nasional, red). Begitu sekolah memberikan nilai yang bagus-bagus, tidak diprotes, nggak ada yang protes. Ini masyarakat nggak fair,” kata pria kelahiran Jombang 10 Januari 1957 tersebut.

Wahab mengaku tidak bisa menjamin nilai rapor dan nilai ujian sekolah itu jujur. “Kalau sekolah bisa melakukan seperti itu (manipulasi nilai, red), bagaimana kami (Panitia SNMPTN) bisa adil?,” kata pria yang menyelesaikan S2 Curriculum & Instruction for Elementary Education, College of Education, di The University of Iowa, USA tahun 1995.

Tersirat, Rektor Universitas Yogyakarta tersebut, keberatan dengan kebijakan penghapusan ujian tertulis SNMPTN pada 2013 mendatang. “Begini. Nilai siswa bisa sama. Tapi standarnya kan beda. Nilai 8 di satu sekolah belum tentu setara dengan nilai 8 di sekolah yang lain. Bisa saja diberi nilai 9 atau 10 semua, toh sekolah yang memberi. Kami tidak bisa memberikan jaminan. Lebih repot melakukan seleksi lewat rapor. Kalau tingkat kejujuran (di semua sekolah) sama, yang bisa menjamin fairness, baru bisa (jalur tes tertulis SNMPTN dihapus, red),” bebernya.

Peraih gelar doktor Bimbingan & Konseling PPS tahun 2003 ini menegaskan tidak bisa menjamin standardisasi mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, apapun itu, jika sudah diputuskan pemerintah pusat, dia sebagai sekretaris panitia SNMPTN hanya bisa mengikuti.     ”Kami ikuti tapi semua harus menjaga kredibilitas ujian sekolah semua jujur, tak boleh memainkan angka lewat ujian sekolah dan rapor,” katanya. Siapa yang bisa menciptakan kejujuran itu? “Ya guru-guru. Kapan lagi berbuat kebaikan kepada anak-anak, kalau guru-gurunya tak jujur,” harapnya.

Jika ada yang ketahuan curang, katanya, maka sanksi berat pun pasti akan dijatuhkan. Contohnya adalah 10 SMA yang di-black list. “Itu (sanksi) sudah final. Biar kapok sekolah itu. Biar tak main-main lagi. Kepala Sekolahnya harus bertanggung jawab. Pemberian saksi sudah melalui proses ketat, diverifikasi. Karena benar terbukti, ya diberi sanksi. Kita ndak main-main. Nggak boleh yang benar diberlakukan sama dengan yang salah,” tegasnya. (sam/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: